SISTEM TRANSPORTASI YANG BERKESINAMBUNGAN DI DKI JAKARTA
(Resume hasil Studium Generale bertema ”Sustainable Transportation System in DKI Jakarta” yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2007
di Nagoya University, Jepang)
Penyusun
Panel ahli:
1. Dr. Heru Sutomo (Direktur Pusat Studi Transportasi dan Logistik, Universitas
Gadjah Mada)
2. Dr. Fauzy Ammari (Konsultan Senior, Dainichi Consultant, Inc, Gifu, Jepang)
Tim Pembahas:
1. Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Chapter Jepang
2. Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang)
3. Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) Komisariat Nagoya
Alamat korespondensi:
Agustan
Ketua PPI Komisariat Nagoya
Kandidat Doktor di Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, Jepang.
Aichi-ken, Nagoya-shi, Showa-ku, Kamimura-cho, 2-30 chome, Furo Mansion, 202, 466-0802, Japan. Telepon: +81-52-752-9029.
Email: agustan@seis.nagoya-u.ac.jp
Ringkasan Eksekutif
Akar Masalah Transportasi di DKI Jakarta: Penyegaran
Semenjak dihentikannya pengoperasian trem oleh pemerintah DKI Jakarta era 1970an, bus sudah menjadi sarana transportasi umum yang penting disamping sarana transportasi yang lain. Namun, selama 30 tahun lebih, porsi penggunaan bus semakin menurun dibandingkan dengan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor, dimana rasio kendaraan pribadi (92%) dan umum (8%) menjadi semakin lebar perbedaannya), sehingga public transport share nya menurun dari sekitar 70% (tahun 1970-an) menjadi 57% (1985) dan 45% (2000).
Di sisi lain, paling tidak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, angkutan kereta hanya mengangkut sekitar 3% penumpang dan angka penumpang yang tidak membayar (free rider) mencapai 67%. Motorisasi mencapai puncaknya dengan pertumbuhan tertinggi 16% pertahun. Tahun 2004, angka penjualan mobil mencapai 500 ribu unit dan sepeda motor 4,5 juta unit tanpa pertumbuhan pembangunan dan perbaikan kualitas jalan, memperburuk kondisi transportasi Jakarta. Belum lagi bila dikaitkan dengan pelayanan sarana transportasi publik yang sangat minim kualitas, supervisi dan monitoring yang lemah, dan sarana penunjang yang tidak nyaman (terminal), yang bahkan memberikan kesan menyeramkan.
Menurunnya public transport share, pertumbuhan jumlah pengguna kendaraan pribadi, dan kualitas dan kuantitas sarana jalan yang kurang optimal inilah yang diyakini menjadi penyebab utama masalah transportasi di Jakarta.
Sementara itu, isu premanisme di sektor transportasi[1] dan rendahnya kualitas udara perkotaan (urban air quality)[2] menambah kompleksitas masalah dan merambah area multi-disiplin dan multi-institusi. Sayangnya, efektivitas koordinasi antar lembaga-lembaga terkait dan berwenang untuk pemecahan masalah ini belum terlihat signifikansi hasilnya.
Proposal Solusi Jangka Pendek: Prioritas Program Bus Priority or Bus Rapid Transit (BRT/Busway)
Solusi masalah transportasi jangka pendek dapat dicapai dengan efektivitas pemanfaatan busway dan pemadatan kota (land consolidation) atau pemusatan pemukiman penduduk (lihat Diagram 1 dan Gambar 1). Dengan kata lain, jumlah penduduk di sepanjang koridor/sekitar terminal dipadatkan dengan apartemen yang berlantai banyak dan didukung oleh sarana-sarana umum dan sosial seperti pusat perbelanjaan, bank, kantor pos, rumah sakit dan ibadah, dan daerah hijau, sehingga dapat mengundang minat orang-orang tinggal di sekitar koridor. Hal ini direkomendasikan dengan pertimbangan bahwa kota Jakarta ternyata masih dapat dipadatkan sehingga memiliki potensi dukungan kebijakan land consolidation yang sangat potensial. Dengan jumlah pengguna yang lebih padat, biaya yang dikeluarkan setiap pengguna akan menjadi lebih murah. Implementasinya mengacu pada kerangka Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan didukung komunikasi intensif kepada masyarakat sehingga menjadi insentif bagi perubahan pola hidup dan cara berpikir masyarakat dalam masalah kepemilikan rumah dan tanah.
Lebih lanjut, program BRT yang menjadi prioritas utama dalam Pola Transportasi Makro (PTM) merupakan sebuah terobosan yang perlu untuk didukung dan dilanjutkan pembangunannya. Percepatan pembangunan koridor yang masih tertunda seyogyanya menjadi prioritas utama dengan tetap memperhatikan kualitas layanan, pemeliharaan, biaya operasional yang terjangkau dan dukungan tata kelola manajemen BRT yang efektif dan efisien.
Beberapa dukungan teknis untuk menunjang solusi jangka pendek ini adalah:
1. Perlu kebijakan dalam pengembangan sistem transportasi di daerah penyangga (yang berpopulasi padat) ke tempat pemberhentian bus/stasiun, baik dilakukan dengan bantuan perusahaan transportasi swasta maupun pembangunan koridor penyangga baru.
2. Distribusi informasi dan simulasi sistem transportasi secara konsisten. Ini dilakukan dengan memanfaatkan media massa untuk distribusi informasi BRT dan tur promosi (promotional tour) kepada lembaga-lembaga (termasuk sekolah-sekolah) yang tertarik dengan BRT.
3. Perhatian terhadap kualitas dan perawatan sarana dan prasarana BRT, seperti stasiun/pemberhentian dan jembatan penyeberangan untuk menjaga keberlangsungan operasional dengan baik.
4. Pengadaan sarana yang memberikan insentif kepada konsumen untuk melakukan park and ride dengan penyediaan tempat parkir yang aman dan baik di area-area tertentu koridor BRT yang pada gilirannya menawarkan pilihan BRT daripada menggunakan kendaraan pribadi.
5. Menunjang promosi didalam BRT untuk mendukung biaya operasional dan mengurangi beban subsidi pemerintah dalam hal terjadi defisit.

Diagram 1. Perbandingan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Besar Dunia

Gambar 1. Ilustrasi Pengaruh Land Compacting terhadap Transportasi Jakarta
Proposal Solusi Jangka Panjang: Edukasi, Proporsionalitas Pelayanan dan Visi Kota yang Berkualitas
Proposal rekomendasi kebijakan jangka panjang ditujukan untuk mengingatkan kembali pentingnya sinergi strategi jangka pendek dan jangka panjang agar pengembangan sistem transportasi di Jakarta tidak menjadi tambal sulam.
Beberapa catatan penting dalam rekomendasi jangka panjang ini adalah:
1. Memberikan perhatian yang khusus terhadap sistem angkutan sungai, hal ini menjadi pertimbangan karena jaringan sungai di wilayah DKI cukup terhubung dengan baik, pembangunan sistem transportasi secara tidak langsung akan berdampak positif pada proses pembersihan lingkungan di sepanjang sungai. Jika memungkinkan, perlu ada kebijakan dalam perizinan pendirian bangunan, jalur kereta api di atas sungai.
2. Mengkaji pemanfaatan dan pengembangan industri dalam negeri dalam mendukung pengadaan sarana dan suku cadang BRT, Mass Rapid Transit, dan angkutan air, sehingga tidak menggantungkan diri kepada sarana dengan muatan impor.
3. Edukasi kepada masyarakat sejak dini (dengan fokus pada siswa/i sekolah dasar dan menengah) dengan pengenalan sistem transportasi dan praktiknya secara langsung baik dalam kerangka kegiatan ekstrakurikuler maupun study tour.
4. Proporsionalitas dalam sisi pelayanan khususnya untuk memberikan perhatian kepada golongan ekonomi lemah dengan sistem potongan tarif untuk golongan tersebut.
5. Kebijakan transportasi seyogyanya memperhatikan dan dapat memanfaatkan land mark dan peninggalan sejarah yang dimiliki oleh kota Jakarta yang unik sehingga menambah keindahan estetika dalam kerangka modernisasi.
6. Perlunya menyelaraskan visi PTM dalam kerangka strategis dengan visi pembangunan kota yang berkualitas yang yang menyediakan kenyamanan tempat tinggal, berkarya dan berinteraksi antar anggota masyarakat.
Semoga butir-butir rekomendasi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan sistem transportasi di DKI Jakarta dan berada dalam prioritas strategi para penentu kebijakan transportasi dan bidang lain yang terkait.
Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada tim ahli, tim pembahas, ketua PPI Jepang, pihak Education Center for International Students (ECIS – Nagoya University), Nusantara Co.Ltd., Dr. Meifal Rusli, Wempi Saputra (Phd. Cand), Dr. Edi Suharyadi, seluruh rekan PPI Nagoya dan pendengar radio ISTECS.
[1] Dari data perkiraan minimum jumlah pungli di sektor transportasi darat yang dikeluarkan oleh awak angkutan umum penumpang dan barang di seluruh Indonesia per tahun, diperoleh angka sebesar 11.8 trilyun rupiah dengan asumsi jumlah mobil barang sekitar 4,26 juta unit dan mobil bus 2,013 juta unit dan masing-masing beroperasi selama 250 hari/tahun serta jumlah pungli yang dibayar 7.500 rupiah per unit mobil. Angka jumlah kendaraan ini mengacu pada data tahun 2005 yang dikeluarkan oleh POLRI.
[2] Penyebab utama polusi udara perkotaan disebabkan oleh sektor ini, yaitu mencapai 79%, akibar dari pertumbuhan volume kendaraan, konsentrasi kendaraan dan emisi gas buang.